KOREM 174/ATW LAKUKAN SURVEY INTERNAL DAN EKSTERNAL ATAS PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)

Merauke – Dalam rangka menilai komitmen terhadap pencegahan korupsi, Kementerian PAN dan RB telah menerbitkan Permenpan dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Hal ini dilakukan untuk mewujudkan komitmen pencegahan korupsi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi dalam bentuk yang lebih nyata secara terpadu dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap K/L. Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.

Sejalan dengan hal tersebut pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, tentang Grand desain reformasi birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi peraturan tersebut menargetkan organisasi pemerintah yang bersih dan bebas KKN serta meningkatkan pelayanan publik.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut maka instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit – unit kerja lainnya.

Untuk itu perlu secara konkrit dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan zona integritas. Dalam rangka membangun zona integritas, perlu dilakukan survei persepsi anti korupsi (SPAK) dan survei persepsi kualitas pelayanan (SPKP). Sesuai dengan peraturan menteri pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik maka Korem 174/ATW melaksanakan survei persepsi anti korupsi (SPAK) dan survei persepsi kualitas pelayanan (SPKP)

Korem 174/ATW sebagai salah satu instansi pemerintah yang juga penyelenggara pelayanan publik, maka penting dilakukan survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPK) sebagai dukungan dan peran aktif dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPK) merupakan instrumen pengukuran tingkat korupsi untuk instansi pemerintah di Indonesia yang dikembangkan oleh Transparency International Indonesia. Hasil survei dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk peningkatan kualitas layanan serta mewujudkan pelaksanaan good governance.Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkup Korem 174/ATW.

Pelaksanaan survei dilakukan dengan responden di seluruh Wilayah Provinsi Papua Selatan pada bulan Desember 2023, dengan responden sejumlah 50, yang terdiri dari 56 % adalah laki-laki dan sisanya 44 % adalah perempuan. Jika ditinjau dari katagori pendidikan, responden didominasi dengan tingkat pendidikan S1 sebesar 20%. D4 sebesar 2%, D3 sebesar 12%, SLTA sebesar 62 % dan terakhir SLTP 4%
Berdasarkan hasil analisa pada hasil pengukuran terhadap Survei Persepsi Anti Korupsi Korem 174/ATW dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum kualitas unsur pelayanan dipersepsikan Baik dengan Indeks Persepsi Anti Korupsi 88,00. Angka tersebut menunjukkan penerimaan pelayanan yang bersih, akuntabel dan transparan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *